Kurikulum pendidikan nasional yang diberlakukan di Indonesia selama ini sangat membebani anak didik, sehingga sulit diharapkan bisa melahirkan mutu luaran yang berkualitas.
"Dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan sangat banyak dalam satu semester, selain tugas PR (pekerjaan rumah) yang dibebankan hampir setiap harinya, membuat para siswa tidak bisa mengembangkan diri secara maksimal," kata Drs Abdul Basyit Arsyad MSi, ketua Yayasan Pendidikan Al-Azhar Palu kepada ANTARA, Senin.
Menurut dia, belasan mata pelajaran (pokok dan muatan lokal) yang diajarkan para guru mulai di tingkat SD hingga SLTA selama ini, justru telah menjadikan anak didiknya tidak punya waktu bermain, terlebih mengenal pendidikan di luar sekolah.
Tingkat penyerapan ilmu yang diperoleh siswa di bangku sekolah pun sangat terbatas, sebab mereka lebih dicecoki menghafal teori-teori yang justru begitu cepat hilang dari ingatan.
"Kondisi demikian itu tercipta karena kurikulum pendidikan di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pengenalan ilmu yang banyak namun penguasaan isinya tak mendalam, selain mengedepankan pada pengajaran ketimbang memahami," katanya.
Ratusan ribu lulusan strata satu perguruan tinggi di dalam negeri yang kini menjadi angkatan kerja misalnya, lanjut dia, tak kurang tujuh tahun belajar Bahasa Inggris (tiga tahun di SLTP, tiga tahun di SLTA, dan setahun di Universitas/Akademi), tapi hasilnya sangat pasif memahami bahasa internasional ini.
Menurut Arsyad yang mantan Kepala Sekolah Indonesia di Damaskus (Syria), kurikulum pendidikan yang padat demikian itu sudah ditinggalkan negara-negara maju.
Di Inggris dan Amerika serta beberapa negara maju di Asia, katanya mencontohkan, justru siswa SLTP dan SLTA-nya hanya mendapatkan paling banyak enam-tujuh pelajaran bersifat pokok.
"Itu pun proses pembelajarannya fifty-fifty antara teori dan praktek," tuturnya.
Bahkan, sistem pendidikan dasar di negara-negara maju tersebut dewasa ini terus disesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan infornasi, sehingga kualitas mutu luaran mereka terus melaju meninggalkan jauh negara-negara berkembang.
Mengingat kualitas pendidikan di Tanah Air kurun satu dekade terakhir sangat terpuruk di Asia, Arsyad mengimbau Depdiknas dan Lembaga Pendidikan Nasional untuk merevisi kembali kurikulum pendidikan dengan mengurangi secara drastis jumlah mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa SD, SLTP, dan SLTA. Selain itu, lebih meningkatkan frekuensi praktek dari setiap mata pelajaran yang diajarkan.
"Pendidikan itu bukan semata-mata mencekoki anak didik dengan teori-teori yang sulit diingat oleh kemampuan otak manusia yang terbatas, tetapi bagaimana mengaflikasikan teori itu ke dalam praktek agar bisa difahami dan selalu diingat," katanya.
Ia menambahkan, laboratorium ilmu dasar dan laboratorium ilmu sosial, termasuk laboratoium bahasa, sudah harus ada minimal mulai dari sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), guna mempararelkan pengajaran teori dan praktek.
Komentar Sofyan Djalil ( Mantan Men BUMN)
Minggu, 24 Mei 2009 | 14:56 WIB
Ada yang salah dalam kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan, menurut dia, seharusnya dibedakan hanya dalam dua kategori, yaitu bidang ilmu pengetahuan alam serta teknologi, dan bidang sosiologi.
"Sehingga sejak dini anak didik fokus ke arah mana pengembangan bakat dan kemampuannya. Sekarang, pelajar dan mahasiswa dijejali semua bidang, yang mengakibatkan kelebihan orientasi," ujarnya.
"Sehingga sejak dini anak didik fokus ke arah mana pengembangan bakat dan kemampuannya. Sekarang, pelajar dan mahasiswa dijejali semua bidang, yang mengakibatkan kelebihan orientasi," ujarnya.
Berkaca kepada negara maju, kata dia, kurikulum yang diterapkan sekolah cukup sederhana. Pendidikan di negara maju tidak rumit. Dengan jumlah mata pelajaran tak berjubel, sehingga proses belajar tertata sesuai program yang diinginkan.
Tingkat kecerdasan antara satu pelajar dengan pelajar yang lain tentu berbeda, sehingga tidak bisa dipaksakan harus seseorang harus masuk ranking tertentu. "Menurut Prof Yohanes Surya (Ketua Tim Olimpiade Fisika Indonesia) dikatakan saat ini sekitar 3.600 orang pelajar Indonesia memiliki IQ di atas 160. Sekarang bagaimana Depdiknas memberi dorongan aktualisasi kepada mereka," ujarnya.
Tingkat kecerdasan antara satu pelajar dengan pelajar yang lain tentu berbeda, sehingga tidak bisa dipaksakan harus seseorang harus masuk ranking tertentu. "Menurut Prof Yohanes Surya (Ketua Tim Olimpiade Fisika Indonesia) dikatakan saat ini sekitar 3.600 orang pelajar Indonesia memiliki IQ di atas 160. Sekarang bagaimana Depdiknas memberi dorongan aktualisasi kepada mereka," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar